PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DEMOKRASI

“Pelayanan Publik Berkualitas Akan Muncul, Saat Nilai-Nilai Etika Ditegakkan Melalui Integritas, Untuk Memberikan Pelayanan Berkualitas Buat Keragaman Warga Negara Dalam Mendapatkan Kepuasan Dan Keadilan.” – Djajendra

Negara demokrasi yang sukses adalah negara yang cerdas meletakkan pondasi pelayanan publik dengan nilai-nilai demokrasi yang memuaskan kebutuhan semua golongan dari warga negara. Semua instansi dan organisasi dalam negara demokrasi harus memfokuskan hidupnya untuk memberikan kualitas layanan publik yang menciptakan rasa bangga warga negara terhadap bangsa dan negara. Termasuk, mampu memfungsikan mindset pelayanan publik dari setiap sumber daya manusia untuk melayani kebutuhan warga negara dengan standar perilaku, etika, dan integritas yang profesional.

Pelayanan publik dalam negara demokrasi berarti menghormati hak-hak individu dan golongan, menghormati hukum dan peraturan untuk keadilan, menghormati keragaman dan perbedaan, serta menghormati hak mendapatkan layanan berkualitas secara adil di semua sektor dan aspek kehidupan untuk semua warga negara tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada aturan, kebijakan, dan peraturan; baik yang formal maupun yang informal untuk menciptakan kerugian buat satu pihak dan keuntungan buat pihak lain. Semua pelayanan publik dalam negara demokrasi haruslah memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kesetaraan.

Semangat utama dari negara demokrasi adalah menghargai Keanekaragaman. Oleh karena itu, instansi dan organisasi dalam negara demokrasi harus menciptakan budaya pelayanan yang mengakui, menghormati dan mendorong perbedaan individu. Dan, dalam memberikan pelayanan publik tidak boleh membeda-bedakan warga negara atas dasar gender, umur, ras, etnisitas, budaya, agama, bahasa, cacat fisik dan mental, tinggi dan berat badan, tinggi rendah pendidikan, jabatan, profesi, status sosial, tinggi atau rendah kekayaan, pengangguran atau bukan pengangguran, keyakinan politik, dan lain sebagainya. Artinya, dalam pelayanan publik, setiap orang, siapa pun dia, berhak mendapatkan keadilan dalam pelayanan, berhak diperlakukan secara etis dan terhormat. Tidak boleh ada pihak yang mengukur pelayanan publik dari ukuran besaran uang yang dimiliki seseorang, tapi harus diukur dari besaran keadilan dan kesetaraan dalam sopan santun pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

Nilai – nilai demokrasi biasanya hanya dapat dirasakan dan dinikmati oleh warga negara melalui pelayanan publik yang mereka terima dari instansi pemerintah, organisasi pemerintah atau swasta, perusahaan pemerintah atau swasta. Oleh karena itu, setiap pihak yang memberikan pelayanan publik dalam negara demokrasi, baik itu pemerintah atau pun swasta, haruslah memiliki budaya pelayanan yang bersikap netral dari semua kepentingan. Termasuk, menghormati keragaman melalui pelayanan dengan akuntabilitas, keterbukaan, legalitas, kesopanan, moralitas, ketegasan, tata krama, toleransi, serta pengendalian demi keadilan dan keharmonisan.

Untuk training hubungi www.djajendra-motivator.com